jump to navigation

Keluhkan Biaya Infak dan Bimbel Jelang UN – Orang Tua Siswa SMPN 7 Purwakarta Februari 8, 2011

Posted by Cyber Purwakarta in Berita.
trackback

Sejumlah orang tua murid di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri VII Purwakarta mengeluhkan pungutan infaq dan bimbingan belajar (pemantapan) oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Pasalnya, penentuan besaran infaq dan bimbel tersebut dilakukan tanpa melalui musyawarah orang tua murid.

Demikian disampaikan salah seorang orang tua siswa Mutiara (40), warga Jalan Kemuning, Purwakarta kepada “PRLM”, Senin (7/2). Menurutnya, biaya untuk bimbingan belajar yang dikemas dalam bentuk pemantapan belajar bagi siswa kelas IX guna menghadapi UN sangat memberatkan. Pasalnya, besarnya biaya pemantapan itu tidak sejalan dengan program pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah.

Bahkan orang tua siswa itu menambahkan, jika siswa tidak membayar uang infak sebesar Rp 50 ribu dan uang pemantapan sebesar Rp 300 ribu, maka siswa tersebut diancam tidak dapat mengikuti UN. “Pak, apakah memang benar ada aturan di sekolah seperti itu,” kata Mutiara mempertanyakan.

Pihaknya mengharapan pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Purwakarta untuk mengambil sikap masalah biaya pemantapan (bimbel) ini. Kepala Sekolah SMPN VII Purwakarta, Ucu Sambas, ketika hendak dikonfirmasi sedang tidak ada ditempat.

Namun, melalui Wakasek SMPN VII, Ahlim Lasman, membenarkan pihak sekolah mengambil pungutan infaq dan bimbel tersebut yang masing-masing besarannya Rp 300.000. “Inisiatif untuk melaksanakan pemantapan belajar dan infak itu datangnya dari komite sekolah bukan dari SMPN 7 Purwakarta,” ucap Ahlim.

Kendati demikian, Wakasek menampik perihal pungutan infak dan bimbel tersebut dilakukan tanpa persetujuan orang tua dan ditarget. Alasannya, sebelum permintaan dana terhadap siswa itu digulirkan sebelumnya sudah melalui pertemuan orang tua siswa oleh pihak komite sekolah yang diketuai Nanan Najmul. M yang juga sebagai pengawas di Disdikpora Kabupaten Purwakarta yang ketika itu menghadirkan 2/3 jumlah orang tua siswa.

Dikatakan Ahlim, perihal pungutan tersebut tidak berlaku mutlak dan harus dibayarkan setiap orang tua siswa. Namun, berlaku fleksibel tergantung kesiapan masing-masing orang tua siswa. “Jadi, ini tidak ditarget dan prosesnya sudah melalui rapat orang tua siswa bersama pihak komite sekolah,” jelas Ahlim.

Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini, menyayangkan masih terjadi pungutan di sekolah terkait bimbel dan lainnya. Ia mengaku akan segera mengklarifikai ke Disdikpora Purwakarta. “Kita akan klsrifikadi dan pertanyakan kaitan ini ke Disdikpora,” ucap Neng.

Sementara, Ketua Komite SMPN VII Purwakarta Nanan Nujmul M ketika dikonfirmasi lewat sambungan telepon bernada tak dapat dihubungi. Begitupun ketika melalui pesan singkat yang dikirim belum ada jawaban. (A-86/das)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/134569

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: